Good Corporate Governance

PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pelaksanaan praktik prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan didasarkan pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

  1. POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
  2. SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
  3. POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
  4. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
  5. POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
  6. SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

  1. Transparansi, keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material, relecan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
  2. Akuntabilitas, kejelasan fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.
  3. Pertanggungjawaban, kesesuaian pengelolaan Konglomerasi Keuangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
  4. Independensi, pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
  5. Kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2020, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi menjadi perhatian khusus manajemen BRP dan RIF sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen BRP dan RIF kepada seluruh pemangku kepentingan, yang terutama bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan kinerja BRP dan RIF melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan BRP dan RIF, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pemerintah), dan Karyawan, serta Pemegang Saham.
  2. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehatihatian dalam menjalankan operasional perbankan.
  3. Meningkatkan peran seluruh organ tata kelola untuk melindungi BRP dan RIF dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan BRP dan RIF terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Bank dan PT RIF sangat memahami bahwa tingkat kepercayaan investor, nasabah dan masyarakat sangat menekankan pada layanan, etika serta kualitas yang baik, profesional dan proporsional yang terlindungi dari praktik penyimpangan usaha. Oleh karena itu, sebagai konglomerasi keuangan yang sinergis, Bank dan PT RIF terus meningkatkan konsistensi penerapan praktik-praktik terbaik serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan. Melalui upaya tersebut Bank berharap untuk menjadi sebuah entitas yang dapat diandalkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dan Jepang.

FUNGSI KEPATUHAN

Untuk mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha, Bank Resona Perdania membentuk Divisi Kepatuhan dan APU PPT sebagai unit independen yang tidak terkait dengan unit kerja lainnya dan berfungsi menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan di seluruh jenjang organisasi serta menegakkan budaya kepatuhan. Divisi Kepatuhan dan APU PPT bertanggung jawab langsung pada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan juga diawasi oleh Dewan Komisaris dengan mengevaluasi pelaksanaannya serta memberikan nasihat dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan. Alur kerja sistem kepatuhan di Bank Resona Perdania dapat terlihat pada bagan berikut:

 

Gcg

download